Fraksi-fraksi di DPRD Kota Batam Beri Catatan Atas Ranperda RPJMD 2025-2029
SEBANYAK delapan fraksi partai politik di DPRD Kota Batam memberikan sejumlah catatan terhadap Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029 yang diajukan Wali Kota Amsakar Achmad. Catatan itu terangkum dalam pandangan fraksi yang disampaikan dalam rapat paripurna pada Senin (19/5/2025) pagi.
Paripurna ini dipimpin Wakil Ketua II Budi Mardiyanto SE MM didampingi Wakil Ketua III Hendra Asman SH MH. Hadir dalam rapat tersebut Wali Kota Amsakar dan sejumlah pejabat dari Pemko dan BP Batam, perwakilan forkompimda, tokoh masyarakat dari LAMKR Kota Batam, perwakilan perguruan tinggi, dan undangan lainnya.
Rapat paripurna ini memenuhi kourom karena dari 50 anggota Dewan, sebanyak 32 orang telah hadir dan. menandatangani daftar hadir. Penberitahuan ini disampaikan Sekretaris DPRD Ridwan Afandi SSTP., M. Eng.
Dalam paripurna tersebut, pimpinan rapat Budi Mardiyanto memberikan kesempatan pertama kepada Fraksi Partai Nasdem dengan juru bicara Kamaruddin SE. Fraksi Nasdem mengapresiasi Ranperda berkenaan dan meminta Pemko Batam melengkapi hal-hal substantif dan teknis serta berbasiskan data.
“Perlu memperhatikan hal-hal substantif dari pada hal-hal normatif, seperti penanganan banjir dan pengelolaan sampah perlu lebih dijelaskan dalam Ranperda ini, ” tegas Kamaruddin.
Kesempatan kedua diberikan ke Fraksi Partai Gerindra dengan juru bicara Banyu Ari Novianto. Secara singkat beliau menyampaikan apresiasi atas Ranperda berkenaan dan menginginkan pembahasan yang lebih substantif dan teknis.
Kesempatan selanjutnya oleh Fraksi PDIP dengan juru bicara Tapis Dabal Siahaan. Beliau memggariskan agar stabilitas ekonomi jadi perhatian utama termasuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui bidang pendidikan.
Giliran selanjutnya Fraksi Partai Golkar dengan juru bicara Novelin Fortuna Sinaga. Beliau menyatakan F-Golkar menyetujui agar Ranperda itu dibahas selanjutnya secara komprehensif dan kemudian menyerahkan catatan-catatan fraksinya ke pimpinan rapat.
Selanjutnya Fraksi PKS dengan juru bicara Wirya Burhanuddin. Fraksi ini mencatatkan delapan poin yang isinya tidak dibacakan namun diserahkan kepada pimpinan DPRD.
“Kami minta agar pembahasan RPJMD ini melibatkan banyak elemen masyarakat sebagai bentuk partisipasi dan akuntabilitas publik,” tegasnya.
Selanjutnya Fraksi PKB yang langsung disampaikan Ketua Fraksi Surya Makmur Nasution. Beliau menegaskan RPJMD adalah acuan kepala daerah selama satu periode kepemimpinan untuk mengimplementasikan visi dan misinya.
“Kami memiliki lima catatan yang patut diperhatikan sebelum jadi Perda,” tegasnya.
Diantara catatan F-PKB yang disampaikan Surya Makmur meliputi; RPJMD berkenaan harus sesuai visi dan misi kepala daerah, disusun komprehensif dengan didasari kajian akademik, dan melibatkan partisipasi luas masyarakat sebagai wujud demokrasi di ruang publik. Selain itu, sebagai dokumen resmi yang penting dan strategis, beliau meminta agar RPJMD tersebut tidak copy paste dari dokumen RPJMD periode sebelumnya.
“Harus sistematis dan terencana dengan baik. Kami menyetujui Ranperda ini dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan dibahas terbuka dan komprehensif sehingga menjadi landasan kuat mewujudkan visi misi kepala daerah, ” tegasnya.
Kemudian giliran Fraksi PAN-Demokrat-PPP dengan juru bicara Muhammad Yunus SPi. Dengan mengambil tempat di podium, Yunus menegaskan persetujuan fraksinya untuk melanjutnya pembahasan Ranperda berkenaan.
Namun beliau menyampaikan sejumlah catatan yakni; perlu penegasan dan kejelasan langkah-langkah dalam mewujudkan kota yang bersih dan bebas banjir, peningkatkan kualitas dan akses layanan kesehatan kepada masyarakat, mendorong wajib belajar 12 tahun, memperluas lapangan kerja bagi warga lokal, pembinaan UMKM menjadi lebih mandiri, dan mendorong program Batam Terang dengan penyediaan lampu tenaga surya karena masih banyak titik yang gelap, serta menaikkan taraf sarana pelayanan kesehatan baik puskesmas dan RSUD.
“Kami juga mendorong agar dilakukan penambahan kecamatan sehingga memperbanyak jumlah kelurahan agar program PSPK dapat semakin luas dan menyentuh masyarakat. Selain itu perlu juga menegaskan Batam Smart City dengan memperbanyak titik CCTV, serta menyelesaikan persoalan kampung tua, ” tegas Yunus.
Terakhir Fraksi Hanura-PSI-PKN dengan juru bicara Sony Christianto SH MSi. Beliau meminta RPJMD ini disusun komprehensif dan muatan tidak hanya persoalan saat ini tetapi juga menjawab tantangan masa depan. Untuk itulah Fraksi ini mendukung pembahasan Ranperda berkenaan sesuai mekanisme selanjutnya.
Usai semua penyampaian pandangan fraksi, Pimpinan rapat Budi Mardiyanto menjelaskan akan menunggu tanggapan Wali Kota yang diagendakan pada rapat paripurna Kamis (22/5/2025). Setelah itu, beliau pun mengetok palu menutup paripurna hari ini.(*)
