DPRD Kota Batam Gelar Paripurna, Fraksi-fraksi Sampaikan Pandangan Terhadap RAPBD 2026
BATAM – DPRD Kota Batam menggelar rapat paripurna, Rabu (10/9/2025) siang, dengan dua agenda; 1) Pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Batam Tahun Anggaran 2026 dan; 2) Penjelasan Wali Kota Batam terkait perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Batam, Budi Mardiyanto SE MM, dan didampingi Ketua DPRD Batam Haji Muhammad Kamaludin. Rapat ini juga dihadiri Wali Kota Batam Amsakar Achmad, serta dari forkopimda, tokoh masyarakat, akademisi, insan pers, dan pejabat dari Pemko serta BP Batam.
Sebelum agenda pertama dimulai, Budi Mardiyanto selaku pimpinan rapat meminta seluruh pimpinan fraksi untuk melakukan kesepakatan singkat di meja pimpinan. Kesepakatannya; pandangan fraksi disampaikan masing-masing baik secara tertulis maupun dibacakan langsung dalam rapat berkenaan.
Kesempatan pertama pun diberikan kepada Fraksi Partai Nasdem dengan Juru bicara Muhammad Kamaruddin Muda SE. Dengan membacakan beberapa bait pantun, Fraksi Nasdem menyatakan mendukung dan menyetujui RAPBD tersebut dibahas di tingkat lanjut sesuai. mekanisme. Adapun catatan terhadap RAPBD diserahkan langsung secara tertulis.
Selanjutnya Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicara Setia Putra Tarigan juga menyatakan persetujuan yang sama. Lalu beliau menyerahkan catatan tertulis pandangan fraksinya ke Budi Mardiyanto.
Persetujuan dengan cara yang sama juga dilakukan Fraksi PDIP melalui juru bicara Tapis Dabal Siahaan. Demikian juga Fraksi Partai Golkar juga mendukung kelanjutan pembahasan RAPBD yang diajukan Walikota Amsakar Achmad tersebut.
Sementara itu juru bicara Fraksi PKS, Dr. M. Mustofa SH MH, mengambil kesempatan tersebut untuk membacakan sejumlah pandangan fraksinya. Diantaranya, Fraksi PKS menekankan persoalan banjir dan sampah yang dinilai dapat menurunkan daya saing Batam sebagai kota industri dan tujuan investasi.
“Investor bisa memberi persepsi negatif kalau masalah lingkungan ini tidak ditangani serius,” tegas Mustofa.
PKS juga menyoroti data ribuan anak di Batam yang terdiagnosis diabetes pada pemeriksaan kesehatan gratis. Kondisi ini dinilai berisiko menimbulkan komplikasi serius di usia muda dan harus menjadi prioritas kebijakan kesehatan karena bisa membebani anggaran kesehatan.
Selain itu, PKS menilai pelebaran jalan bukan solusi kemacetan. Dengan pertumbuhan kendaraan yang cepat, Batam perlu membangun sistem transportasi publik yang handal. ASN di Batam didorong memberi contoh dengan beralih ke transportasi umum, sebagaimana sudah diterapkan di Jakarta dan Medan.
“Perlu juga dilakukan penataan terhadap angkutan berat bertonase tinggi untuk dibatasi tonase dan jam operasionalnya, ” tegas Mustofa.
Di bidang ekonomi, PKS menyoroti inflasi dan ketahanan pangan. Menurut mereka, operasi pasar hanyalah solusi jangka pendek. Pemko Batam diminta memastikan ketersediaan pangan berkelanjutan.
“Investasi di Batam sangat tinggi, tapi dampaknya belum dirasakan nyata oleh masyarakat. Investasi harus inklusif, melibatkan UMKM, ekowisata, dan program pelatihan,” tambah Mustofa yang juga menegaskan FPKS menyatakan persetujuannya Ranperda berkenaan dibahas di tingkat selanjutnya.
Setelah itu Fraksi PKB juga mengambil kesempatan membacakan beberapa pandangan Fraksinya. Ketua FPKB Drs H Surya Makmur Nasution MHum menyatakan FPKB menyetujui Ranperda ini dibahas di tingkat lanjut namun beliau menegaskan bahwa belanja APBD Harus Produktif.
Surya menilai proyeksi pertumbuhan ekonomi Batam realistis dengan investasi triwulan II yang mencapai Rp9,6 triliun. Ia menekankan efisiensi belanja daerah agar APBD lebih produktif.
“Belanja pegawai jangan jadi beban, tapi harus berbanding lurus dengan peningkatan kinerja dan inovasi layanan publik,” ujar Surya Makmur.
PKB juga mendorong evaluasi program seremonial yang tidak berdampak signifikan terhadap ekonomi. Menurutnya, Batam sebagai daerah pelabuhan bebas harus menjadi kekuatan ekonomi warga, dengan iklim investasi yang pasti, perizinan mudah, dan arus barang bebas pungutan ilegal.
Infrastruktur dan UMKM
Selanjutnya, Fraksi PAN-Demokrat-PPP melalui juru bicara Safari Ramadan menyoroti infrastruktur, khususnya persoalan sampah dan banjir. Mereka juga menegaskan agar program APBD seperti bantuan bunga 0% untuk UMKM benar-benar sampai ke masyarakat.
Sementara itu, Fraksi Hanura-PSI-PKN yang diwakili Ruslan Sinaga menyatakan persetujuan Ranperda dibahas ke tahap selanjutnya dengan penyampaian khas lewat pantun.
Dengan berbagai catatan dari fraksi-fraksi, DPRD Batam menyepakati Ranperda Perubahan APBD 2026 untuk dilanjutkan ke pembahasan tingkat lebih tinggi. Namun sesuai mekanisme, Wali Kota Batam terlebih dulu akan menyampaikan jawabannya atas pandangan fraksi-fraksi dalam rapat paripurna yang dijadwalkan dalam waktu dekat.(*)
