Bamus DPRD Kota Batam Gelar Rapat Kerja Susun Rencana Tahun 2026
BATAM – Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Batam menggelar rapat kerja dalam rangka penyusunan rencana kerja tahun 2026. Rapat berlangsung di ruang rapat pimpinan DPRD Kota Batam, Rabu (24/9/2025), dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Budi Mardiyanto, SE, MM.
Rapat kerja ini diikuti oleh seluruh pimpinan alat kelengkapan DPRD, mulai dari pimpinan DPRD, pimpinan komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Badan Kehormatan (BK), hingga unsur Bamus sendiri. Sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD, Bamus memiliki jumlah keanggotaan terbanyak dibandingkan alat kelengkapan lainnya.
Dalam rapat tersebut, Bamus membahas berbagai agenda strategis terkait arah kebijakan dan perencanaan kerja DPRD Kota Batam tahun 2026. Hal ini sejalan dengan ketentuan Peraturan DPRD Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, khususnya Pasal 42, yang menegaskan bahwa Bamus mempunyai tugas dan wewenang penting.
Beberapa di antaranya adalah mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan lima tahunan DPRD, menetapkan agenda DPRD untuk satu tahun masa sidang, memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD terkait kebijakan pelaksanaan tugas, menetapkan jadwal rapat DPRD, memberi saran untuk memperlancar kegiatan DPRD, hingga merekomendasikan pembentukan panitia khusus.
Selain itu, Bamus juga berwenang meminta atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan lain untuk menyampaikan penjelasan atas pelaksanaan tugasnya. Sesuai aturan, Bamus wajib melaksanakan rapat minimal dua kali dalam sebulan untuk menyikapi dinamika yang terjadi baik di internal DPRD maupun di tengah masyarakat Kota Batam.
“Kita masih menghimpun masukan-masukan terkait agenda kegiatan pada tahun depan dari seluruh alat kelengkapan DPRD. Nantinya, rencana kerja kita bawa ke rapat paripurna DPRD untuk disahkan,” ungkap Budi Mardiyanto.
Melalui rapat kerja ini, diharapkan perencanaan kerja DPRD Kota Batam untuk tahun 2026 dapat tersusun secara lebih terarah, terukur, serta selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah dan aspirasi masyarakat. (*)
