๐ ๐จ๐ซ๐ฎ๐ฆ ๐๐๐ง๐๐ญ๐๐๐ง ๐๐ฎ๐๐ง๐ ๐๐๐๐ซ๐๐ก ๐๐จ๐ญ๐ ๐๐๐ญ๐๐ฆ ๐๐๐ญ๐ฎ๐ฃ๐ฎ๐ข ๐๐ ๐๐๐ซ๐ฆ๐จ๐ก๐จ๐ง๐๐ง ๐๐๐ซ๐ฌ๐๐ญ๐ฎ๐ฃ๐ฎ๐๐ง ๐๐๐ฌ๐๐ฌ๐ฎ๐๐ข๐๐ง ๐๐๐ ๐ข๐๐ญ๐๐ง ๐๐๐ฆ๐๐ง๐๐๐๐ญ๐๐ง ๐๐ฎ๐๐ง๐
โRead More
โ
๐๐ข๐ฌ๐ค๐จ๐ฆ๐ข๐ง๐๐จ ๐๐๐ญ๐๐ฆ- Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) Kota Batam menyetujui 30 Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) di Kota Batam. Persetujuan tersebut diberikan melalui rapat pertimbangan FPRD yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd. di ruang rapat Hang Nadim Kantor Walikota, Rabu (16/07/2025).
Rapat pertimbangan FPRD dihadiri Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra. Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto serta anggota Forum Penataan Ruang Daerah Kota Batam baik dari Pemerintah Kota Batam maupun Badan Pengusahaan Batam.
โPada rapat pertimbangan FPRD hari ini, Forum Penataan Ruang Daerah Kota Batam membahas 57 permohonan PKKPR baik permohonan berusaha, non berusaha dan UMKM. Terdapat Permohonan yang sebelumnya dipending, setelah perusahaan melakukan presentasi dan sudah menandatangani berita acara dan surat pernyataan. Pada pagi ini kita bahas kembali agar diketahui oleh anggota FPRD lainnya untuk dapat disetujui permohonan yang diusulkan,โ ujar Jefridin.
Selebihnya sebanyak 15 permohonan ditunda dan 12 ditolak Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Terhadap permohonan yang ditunda, pihak pemohon diminta untuk melakukan prsentasi kepada *OPD teknis untuk mendapatkan arahan teknis dalam lahan yang akan dibangun*. Sementara terkait permohonan PKKPR yang ditolak, pihak pemohon diminta untuk melakukan revisi terhadap dokumen yang diusulkan.
โUntuk permohonan PKKPR yang disetujui ada juga yang kita berikan dengan catatan, nanti akan disampaikan kepada pemohon. Kenapa ada permohonan yang dipending, karena dalam dokumen yang disampaikan tidak dijelaskan kegiatan berusaha yang akan dilakukan. Untuk permohonan yang ditolak diantaranya dengan alasan ketidak sesuaian antara RTRW dengan usaha yang akan dilakukan,โ tuturnya.(*)
Foto: Iwan
Rilis: Devina
ย ย
