๐๐ ๐๐๐ค๐ฅ๐๐ฆ๐ ๐๐ข๐๐๐ค ๐๐๐ซ๐ข๐ณ๐ข๐ง ๐๐ข๐๐จ๐ง๐ ๐ค๐๐ซ ๐๐๐ง๐๐ข๐ซ๐ข, ๐๐๐ฆ๐ค๐จ ๐๐๐ญ๐๐ฆ ๐๐ฉ๐ซ๐๐ฌ๐ข๐๐ฌ๐ข ๐๐๐ฉ๐๐ญ๐ฎ๐ก๐๐ง ๐๐ข๐ซ๐จ ๐๐๐ค๐ฅ๐๐ฆ๐
โRead More
โ
๐๐ข๐ฌ๐ค๐จ๐ฆ๐ข๐ง๐๐จ ๐๐๐ญ๐๐ฆ-Pemerintah Kota Batam melalui Tim Penertiban Reklame terus bergerak menertibkan reklame tidak berizin dan belum membayar pajak. Sebagai bentuk percepatan penertiban, hingga Minggu, 1 Juni 2025 tercatat sebanyak 68 unit reklame telah dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya, dari total 681 reklame tak berizin yang terdata di Kota Batam.
Ketua Tim Penertiban Reklame, yang juga Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd. menyampaikan laporan langsung kepada Wali Kota Batam, Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra. Ia mengungkapkan, bahwa pembongkaran mandiri ini merupakan bentuk kepatuhan para biro reklame setelah menerima surat pemberitahuan resmi.
โKami mengapresiasi langkah kooperatif para biro reklame yang membongkar sendiri papan reklame mereka. Ini menunjukkan kesadaran hukum dan kepedulian terhadap Kota Batam,โ ujar Jefridin.
Jefridin melaporkan, percepatan pembongkaran ini dilakukan secara bertahap sejak 27 Mei hingga 1 Juni 2025, dengan kontribusi terbesar berasal dari sejumlah biro reklame, seperti PT Cendana, CV Sun Li, dan beberapa biro lainnya.Adapun papan reklame yang dibongkar umumnya berukuran besar, mulai dari 4ร6 hingga 5ร10 meter, yang selama ini terpasang di kawasan-kawasan strategis Kota Batam.
Jefridin menegaskan bahwa batas waktu pembongkaran mandiri hanya sampai akhir Juni 2025. Jika tidak diindahkan, maka Tim Penertiban akan mengambil tindakan tegas berupa penyegelan hingga pembongkaran paksa.
โIni bukan sekadar soal penegakan aturan, tapi juga untuk menjaga keamanan, estetika kota, dan optimalisasi pendapatan daerah,โ tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa bagi pihak yang ingin membangun kembali reklame harus melalui prosedur perizinan resmi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batam, termasuk pengurusan PBG dan jaminan teknis lainnya.
Tambahnya, penertiban ini juga merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Kota Batam, Badan Pengusahaan (BP) Batam, serta pendampingan hukum dari Kejaksaan Negeri Batam.
Foto: Ader/ Ricky
Rilis: Rizka
ย ย
