Bahas Inovasi Industri dan Mekanisme Pengaduan Masyarakat, DPRD Kota Semarang Kunjungi DPRD Kota Batam
Pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang melesat di atas pertumbuhan ekonomi nasional salah satunya didorong oleh perkembangan sektor industri yang terus meningkat. Atas dasar itulah, DPRD Kota Semarang melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Batam, Jumat (28/06/2024).
Kunjungan DPRD Kota Semarang ini dilakukan oleh dua Komisi sekaligus yakni Komisi A dan Komisi B. Untuk Komisi A khusus mempelajari mekanisme pengaduan masyarakat terutama pengaduan dari kalangan pekerja yang banyak terjadi di Kota Batam. Sementara Komisi B mempelajari inovasi-inovasi untuk kelanjutan masa depan industri.
Kunjungan DPRD Kota Semarang ini dipimpin langsung pimpinan Komisi A Herman Sulis SE dan Pimpinan Komisi B Ir Joko Susilo. Kedatangan tamu dari Provinsi Jawa Tengah ini disambut langsung anggota DPRD Kota Batam Tan A Tie didampingi sejumlah pejabat fungsional dan staf Sekretariat DPRD Kota Batam.
“Kami ucapkan selamat datang ke Kota Batam untuk rekan-rekan dari DPRD Kota Semarang. Semoga dapat menikmati suasana di Kota Batam baik kuliner maupun pusat-pusat wisata yang ada di sini. Mohon maaf jika ada pelayanan kami yang kurang berkenan,” demikian Tan A Tie saat menyapa tamu dari DPRD Kota Semarang tersebut.
Sementara itu Joko Susilo menjelaskan maksud kunker pihaknya ke DPRD Kota Batam tersebut, dalam rangka mempelajari pengawasan terhadap pengelolaan kawasan-kawasan industri yang ada. Selain itu juga, bagaimana daerah dapat ikut mendorong inovasi-inovasi agar masa depan industri tersebut tetap berkembang.
“Batam dan Semarang, sama-sama memiliki kawasan-kawasan industri. Namun demikian tentu daerah perlu terus mendorong inovasi-inovasi agar industri-industri ini tetap berkembang di masa depan,” ungkapnya.
Menjawab hal tersebut Tan A Tie pun menjelaskan mengenai tata kelola pemerintahan di Kota Batam yang memiliki dua lembaga yaitu Pemerintah Kota dan BP Batam. Khusus BP Batam fokus pada pengembangan investasi termasuk pengelolaan kawasan-kawasan industri.
“Saat ini Batam ada dua kekuatan yakni Pemko dan BP Batam namun di bawah satu komando Walikota Batam sekaligus ex officio Kepala BP Batam,” paparnya.
Pertemuan itu juga membahas mekanisme dalam pengaduan masyarakat. Tan A Tie menyebut banyak pengaduan yang dilakukan secara langsung terutama melalui komisi-komisi. Dia juga mengakui diantara banyak pengaduan masyarakat termasuk pengaduan terkait hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan.
Selain berdiskusi, pertemuan itu juga diisi dengan perkenalan sesama anggota DPRD berkenaan. Pertemuan diakhiri dengan bertukar cinderamata antara kedua belah pihak.(*)
