𝐈𝐤𝐮𝐭𝐢 𝐒𝐨𝐬𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐏𝐞𝐧𝐢𝐥𝐚𝐢𝐚𝐧 𝐊𝐞𝐩𝐚𝐭𝐮𝐡𝐚𝐧 𝐓𝐚𝐡𝐮𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟒, 𝐉𝐞𝐟𝐫𝐢𝐝𝐢𝐧 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐚𝐢𝐤𝐚𝐧 𝐊𝐨𝐦𝐢𝐭𝐦𝐞𝐧 𝐏𝐞𝐦𝐤𝐨 𝐁𝐚𝐭𝐚𝐦 𝐓𝐢𝐧𝐠𝐤𝐚𝐭𝐤𝐚𝐧 𝐋𝐚𝐲𝐚𝐧𝐚𝐧 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐤

​Read More

​

𝐃𝐢𝐬𝐤𝐨𝐦𝐢𝐧𝐟𝐨 𝐁𝐚𝐭𝐚𝐦- Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd. berkomitmen Pemerintah Kota (Pemko) Batam meningkatkan layanan publik kepada masyarakat. Untuk itu Ia mengimbau Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam agar mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ditegaskannya pemenuhan standar pelayanan publik ini menjadi tanggung jawab seluruh Perangkat Daerah bukan hanya Perangkat Daerah atau unit yang dinilai Ombudsman saja. Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti acara Sosialisasi Penilaian Kepatuhan Tahun 2024 Ombudsman RI di Grand Lotus Ballroom Hotel Aston Pelita, Senin (6/05/2024).

“Atas nama Wali Kota Batam, H. Muhammad Rudi, berterimakasih dan mengapresiasi Ombudsman RI yang telah menaja kegiatan sosialisasi ini. Sosialisasi ini sangat bearti dalam rangka meningkatkan layanan publik di Provinsi Kepri khususnya Kota Batam,” ujarnya didampingi Kadis Kominfo Kota Batam, Rudi Panjaitan.

Melalui sosialisasi ini menurutnya Ombudsman RI memberikan motivasi kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan publik di Kota Batam. Diketahui pada Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota Batam di Tahun 2023 dengan nilai 89.47 kategori A, predikat Kualitas Tertinggi dan masuk ke dalam Zona Hijau.

“Komitmen dalam memenuhi standar pelayanan publik sangat penting dan harus dilakukan secara administratif maupun substantif dengan tujuan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Pemko Batam berupaya untuk terus memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat,” tutur mantan guru SMP Negeri 1 Belakangpadang ini.

Pimpinan Ombudsman RI, Ir. Jemsly Hutabarat menyampaikan ada empat yang menjadi aspek penilaian oleh Ombudsman RI. Meliputi dimensi input, dimensi proses, dimensi output dan dimensi pengaduan. Yang bertujuan bagaimana kualitas pelayanan bebas mal adminiatrasi dan bermanfaat.

“Pemerintah sebagai penyelenggara layanan publik, bagaimana dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pelayanan publik sejak tahun 2015 zona hijaunya masih diangka 9,8 persen dan terus meningkatkab di tahun 2023 menjadi 70,7 persen,” paparnya

Ia mengimbau agar Pemerintah Daerah membuat percepatan akselerasi dalam peningkatan layanan publik sehingga layanan publik menjadi prima.(*)