Buka Ruang Kolaborasi, Amsakar Tekankan Peran Pers dalam Pembangunan Batam
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, berbincang dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, saat menghadiri pelantikan pengurus DPP PJS di Asrama Haji Kota Batam, Rabu (4/11/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / RUMAWI
Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengajak insan pers memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam mendukung percepatan pembangunan. Ia menekankan pentingnya penyampaian informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab untuk membangun optimisme publik sekaligus mengawal berbagai agenda pembangunan.
Ajakan tersebut disampaikan Amsakar saat menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Pro Jurnalis Siber (PJS) Tahun 2026 sekaligus pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PJS periode 2026-2027 di Ballroom Asrama Haji Kota Batam, Rabu (4/11/2026).
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, yang sekaligus melantik pengurus DPP PJS periode 2026–2027.
Dalam sambutannya, Amsakar menilai, pembangunan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri untuk mewujudkan cita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara yang semakin maju. Dukungan berbagai pihak, termasuk insan pers, menjadi bagian penting dalam proses tersebut.
“Kalau kita ingin membuat negara ini melesat, dibutuhkan sinergitas dari seluruh elemen. Salah satu unsur penting di dalamnya adalah jurnalis. Pers memiliki peran besar dalam menyampaikan informasi, membangun optimisme, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat,” ujar Amsakar.
Menurutnya, pemberitaan media tidak sekadar menjadi sarana penyampaian informasi. Lebih dari itu, produk jurnalistik turut memengaruhi cara pandang masyarakat dalam menyikapi berbagai persoalan dan perkembangan pembangunan.
Karena itu, ia mendorong jurnalis untuk menghadirkan pemberitaan yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Meski demikian, Amsakar menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah tetap diperlukan sebagai bagian dari fungsi kontrol pers. Kritik tersebut harus disampaikan berdasarkan fakta dan berpedoman pada kaidah jurnalistik.
“Lebih baik kita memberikan informasi-informasi yang produktif daripada mengembangkan cerita yang kontraproduktif. Sampaikan berbagai hal positif yang dapat membangun optimisme, tanpa mengabaikan persoalan yang memang perlu dikritisi,” tegasnya.
Amsakar juga menekankan pentingnya penyampaian informasi mengenai capaian dan potensi daerah secara proporsional. Menurutnya, pemberitaan yang konstruktif dapat memperkuat kepercayaan masyarakat, mendukung iklim pembangunan, serta memperkenalkan peluang daerah kepada khalayak yang lebih luas.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa media merupakan mitra penting pemerintah dalam menyampaikan program, kebijakan, dan berbagai perkembangan kepada masyarakat.
“Media adalah mitra kita. Tanpa media, bagaimana masyarakat bisa mengetahui apa yang sedang dikerjakan pemerintah? Karena itu, hubungan pemerintah dan pers harus dibangun dengan baik,” ujarnya.
Zulkifli juga mengingatkan agar kebebasan pers tetap berjalan beriringan dengan tanggung jawab profesional. Menurutnya, kebebasan dalam menyampaikan informasi harus disertai komitmen terhadap akurasi dan mempertimbangkan dampak pemberitaan.
“Boleh bebas, tetapi jangan bablas,” pesannya.
Ia mengingatkan bahwa informasi yang tidak tepat, belum terverifikasi, atau disampaikan tanpa mempertimbangkan dampaknya dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Bahkan, pemberitaan semacam itu berpotensi memicu keresahan dan merugikan pihak lain.
Melalui Rakernas III PJS Tahun 2026, diharapkan terbangun penguatan organisasi serta komitmen bersama untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas jurnalisme siber di Indonesia. (Humas Diskominfo Batam / Yogi Septiyan)
