Amsakar Beberkan Strategi Memperkuat Fiskal Batam lewat Pertumbuhan Ekonomi dan Sinergi Pembangunan
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan sambutan saat Seminar Rembug Fiskal Komwil I APEKSI 2026 di Harris Hotel & Suites Nagoya Batam, Kamis (27/8/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / ADE RAHMATULLAH
Diskominfo Batam – Penguatan kapasitas fiskal menjadi salah satu kunci bagi pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan dan pelayanan publik berjalan berkelanjutan. Hal tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam Seminar Rembug Fiskal Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 di Harris Hotel & Suites Nagoya Batam, Kamis (27/8/2026).
Forum tersebut mempertemukan sekitar 24 wali kota anggota APEKSI Komwil I Sumatera untuk berbagi pengalaman sekaligus membahas strategi menghadapi tantangan pembiayaan pembangunan daerah.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan, kemampuan fiskal daerah tidak semata-mata diukur dari besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, yang lebih penting adalah kemampuan keuangan daerah dalam menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan.
“Fiskal daerah itu harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan, persampahan maupun persoalan banjir,” ujar Amsakar.
Ia mengatakan, Batam memiliki fondasi ekonomi yang cukup kuat. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Batam mencapai 6,76 persen dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sekitar Rp253,64 triliun. Industri pengolahan masih menjadi sektor dominan dengan kontribusi sekitar 57 persen.
Kinerja investasi juga menunjukkan tren positif. Berdasarkan pendekatan bottom-up BP Batam, realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp69,3 triliun. Sementara itu, hingga semester pertama 2026, nilai investasi telah mencapai Rp38,97 triliun.
Pertumbuhan ekonomi tersebut turut tercermin pada sejumlah indikator pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Batam pada 2025 mencapai 83,80, sedangkan tingkat kemiskinan turun menjadi 3,81 persen.
Namun, pemerintah masih menghadapi tantangan di sektor ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran terbuka tercatat 7,57 persen. Amsakar menilai kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi tingginya arus migrasi ke Batam yang membuat sebagian pencari kerja belum memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri.
“Kita perlu memastikan pertumbuhan industri diikuti kesiapan tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia usaha,” katanya.
Karena itu, pemerintah mendorong peningkatan keterampilan tenaga kerja agar pertumbuhan investasi dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat lokal.
Di sisi fiskal, perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Batam juga menunjukkan peningkatan signifikan. Realisasi PAD yang pada 2020 berada di kisaran Rp975 miliar meningkat menjadi Rp2,253 triliun pada 2025 atau tumbuh sekitar 131 persen.
Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah mencapai 54,36 persen pada 2025. Hingga Juli 2026, realisasi PAD telah mencapai sekitar Rp1,482 triliun.
Menurut Amsakar, capaian tersebut menunjukkan eratnya hubungan antara aktivitas ekonomi dan kekuatan fiskal daerah. Semakin berkembang kegiatan ekonomi, semakin besar pula potensi penerimaan yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan.
Penguatan fiskal, lanjutnya, juga membutuhkan kolaborasi erat antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Ia menilai perbedaan kewenangan tidak seharusnya menjadi penghalang bagi pembangunan.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan integrasi kebijakan dan pembiayaan. Mana yang harus dilakukan pemerintah kota dan mana yang lebih tepat dilakukan BP Batam,” ujarnya.
Menurutnya, integrasi perencanaan dapat mencegah tumpang tindih program sekaligus membuat pemanfaatan sumber daya lebih efektif.
Selain penguatan fiskal, kepastian investasi menjadi perhatian pemerintah. Pemko Batam terus mendorong penyederhanaan regulasi dan percepatan pelayanan perizinan agar investor memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya.
“Yang kita dorong adalah bagaimana proses investasi di Batam bisa lebih cepat, sederhana, dan memberikan kepastian bagi para pelaku usaha,” kata Amsakar.
Ia juga menekankan pentingnya diversifikasi ekonomi. Batam tidak hanya mengandalkan industri, perdagangan, pelabuhan, dan galangan kapal, tetapi mulai mengembangkan sektor bernilai tambah, salah satunya pusat data (data center).
Pertumbuhan ekonomi, peningkatan PAD, investasi, dan penguatan kompetensi tenaga kerja diharapkan berjalan dalam satu ekosistem. Dengan demikian, kekuatan fiskal yang terbentuk dapat kembali dirasakan masyarakat melalui berbagai program pembangunan.
Sejumlah program telah diarahkan untuk tujuan tersebut, di antaranya penyediaan 105.670 set seragam gratis bagi siswa SD dan SMP, perluasan cakupan Universal Health Coverage (UHC) hingga 98 persen, bantuan tunai bagi 4.000 lansia, serta peningkatan kompetensi 4.433 tenaga kerja melalui 108 jenis pelatihan.
Di bidang infrastruktur, normalisasi drainase sepanjang 33 kilometer juga dilakukan sebagai bagian dari upaya mengurangi persoalan banjir di Batam.
Amsakar menegaskan, keberhasilan fiskal tidak cukup hanya diukur dari angka PAD atau tingginya pertumbuhan ekonomi. Ukuran akhirnya adalah seberapa besar manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat.
“Kami berharap, forum APEKSI dapat menghasilkan gagasan yang tidak berhenti pada diskusi, tetapi diterjemahkan menjadi kebijakan konkret di masing-masing daerah,” katanya. (Humas Diskominfo Batam / Yogi Septiyan)
