Film “Tanah Sengketa” Tayang Serentak, Amsakar Tekankan Pentingnya Literasi Pertanahan
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, menyaksikan film Tanah Sengketa di Mega XXI Batam, Kamis (25/6/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / RUMAWI
Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menghadiri pemutaran film Tanah Sengketa yang digelar serentak di bioskop seluruh Indonesia. Di Batam, kegiatan tersebut berlangsung di Mega XXI Batam, Kamis (25/6/2026).
Pemutaran film yang diinisiasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kepulauan Riau itu menjadi bagian dari upaya meningkatkan literasi masyarakat mengenai persoalan pertanahan melalui media perfilman yang edukatif dan mudah dipahami.
Amsakar menilai Tanah Sengketa berhasil mengangkat berbagai persoalan yang kerap dihadapi masyarakat terkait kepemilikan dan pengelolaan tanah. Menurutnya, film tersebut tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya kepastian hukum di bidang pertanahan.
“Film ini bukan sekadar hiburan, tetapi juga sarana edukasi yang memberikan gambaran kepada masyarakat tentang pentingnya memahami persoalan pertanahan, mulai dari hak atas tanah, kepastian hukum, hingga penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi,” ujar Amsakar.
Ia mengatakan penyampaian pesan melalui pendekatan kreatif seperti film merupakan langkah yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Apalagi, persoalan pertanahan merupakan isu yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari.
“Melalui media yang dekat dengan masyarakat, pesan-pesan penting dapat lebih mudah diterima dan dipahami,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau, Nurus Sholichin, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia berharap film Tanah Sengketa dapat menjadi sarana hiburan sekaligus media pembelajaran bagi masyarakat.
“Semoga kegiatan ini tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga menambah pemahaman masyarakat mengenai berbagai persoalan pertanahan yang sering terjadi di lingkungan sekitar,” katanya.
Nurus menegaskan bahwa penyelesaian maupun pencegahan sengketa pertanahan memerlukan dukungan dan kolaborasi berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, mitra kerja, dan masyarakat.
“Kolaborasi semua pihak sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat serta mendukung terciptanya kepastian hukum di bidang pertanahan,” ujarnya.
Pemutaran film Tanah Sengketa secara serentak di seluruh Indonesia diharapkan dapat memperluas pemahaman masyarakat mengenai pentingnya tertib administrasi pertanahan serta mendorong penyelesaian persoalan pertanahan secara tepat dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (Humas Diskominfo Batam / Yogi Septiyan)
