Sekda Firmansyah: Pelayanan Publik dan Transformasi Pajak Jadi Kunci Kemandirian Fiskal Batam
Sekda Batam, Firmansyah, memberi keterangan pers usai membuka Bimtek Pelayanan Publik di Harris Hotel Batam Center, Sabtu (23/5/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / ADE RAHMATULLAH
Diskominfo Batam – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelayanan Publik bertema “Sinergi Pemungutan Opsen Pajak dan Penerimaan Pajak Daerah” di Harris Hotel Batam Center, Sabtu (23/5/2026).
Pada kesempatan tersebut, Firmansyah hadir mewakili Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra. Ia sekaligus menyampaikan pesan tertulis Plh Wali Kota yang menekankan pentingnya penguatan sinergi antarlembaga guna mendukung optimalisasi pendapatan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kegiatan yang diselenggarakan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam itu menjadi ruang konsolidasi antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kota Batam melalui Samsat Batam serta Bapenda Kota Batam dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, khususnya melalui implementasi opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Dalam sambutannya, Firmansyah menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik harus berjalan beriringan dengan transformasi tata kelola pendapatan daerah yang modern, transparan, dan berbasis digital.
“Sinergi antarlembaga menjadi kunci dalam membangun sistem perpajakan daerah yang efektif dan berkelanjutan. Pajak bukan hanya soal penerimaan daerah, tetapi juga bentuk gotong royong masyarakat dalam mendukung pembangunan Kota Batam,” ujar Firmansyah.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Batam berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang cepat, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Menurutnya, pelayanan yang baik akan berdampak langsung terhadap meningkatnya kesadaran serta kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
“Ketika masyarakat merasakan langsung manfaat pembangunan dan pelayanan yang baik, maka kesadaran untuk membayar pajak juga akan tumbuh dengan sendirinya. Karena itu, pelayanan publik harus terus diperkuat,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh pemaparan mengenai sejumlah strategi dan transformasi kebijakan terkait mekanisme opsen pajak yang kini menerapkan sistem split payment atau pemisahan pembayaran otomatis antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Mekanisme ini dinilai mampu mempercepat aliran kas daerah sekaligus meningkatkan kepastian penerimaan secara real time.
Selain itu, pembahasan turut menyoroti pentingnya digitalisasi layanan melalui pengembangan kanal pembayaran multiplatform, seperti dompet digital (e-wallet) dan mobile banking, guna memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Transparansi informasi melalui dashboard pemantauan pendapatan secara real time juga menjadi salah satu fokus penguatan tata kelola.
Sementara itu, Sekretaris Bapenda Kota Batam, Ulik Mulyawan, mengatakan bahwa bimtek menjadi bagian penting dalam membangun pemahaman bersama terkait implementasi opsen pajak daerah sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik.
“Melalui kegiatan ini kami ingin memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan seluruh pemangku kepentingan agar pengelolaan pajak daerah semakin optimal, transparan, serta memberikan dampak nyata terhadap pembangunan Kota Batam,” ujarnya.
Ia menambahkan, Bapenda Kota Batam terus mendorong inovasi pelayanan berbasis digital agar masyarakat dapat mengakses layanan perpajakan secara lebih mudah, cepat, dan efisien.
Bimtek juga membahas sejumlah tantangan dalam implementasi opsen pajak, mulai dari sinkronisasi sistem teknologi informasi, penguatan koordinasi antarinstansi, hingga strategi pengawasan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah daerah didorong terus membangun kolaborasi yang solid guna memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Kegiatan berlangsung interaktif dengan menghadirkan narasumber Tenaga Ahli SmartID, Damas Dwi Anggoro, S.AB., M.A., dan diikuti 120 peserta yang berasal dari unsur pemerintah daerah, pemangku kepentingan pelayanan publik, serta instansi terkait di Kota Batam. (Humas Diskominfo Batam / Robin F)
