Amsakar-Li Claudia Hadiri Halalbihalal Polda Kepri, Ajak Driver Online dan Buruh Jaga Stabilitas Batam
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menghadiri halalbihalal Polda Kepri bersama komunitas pengemudi online serta serikat buruh se-Kepri, Selasa (14/4/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / RUMAWI
Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menghadiri halalbihalal Idulfitri 1447 Hijriah/2026 Masehi yang diselenggarakan Polda Kepulauan Riau (Kepri) bersama komunitas pengemudi online serta serikat buruh se-Kepri.
Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Lancang Kuning, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Selasa (14/4/2026).
Dalam sambutannya, Amsakar menegaskan bahwa halalbihalal menjadi momentum penting untuk membangun energi positif sekaligus memperkuat komunikasi lintas elemen masyarakat. Menurutnya, kegiatan ini efektif untuk menghilangkan sekat birokrasi dan mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
“Ini adalah cara kita membangun energi positif, memutus sekat birokrasi, serta membuka ruang komunikasi yang lebih sehat antara pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.
Amsakar juga menekankan bahwa Batam dan Provinsi Kepulauan Riau merupakan rumah bersama yang harus dijaga seluruh elemen, termasuk komunitas pengemudi online dan pekerja. Ia menilai, kedua kelompok tersebut memiliki peran strategis dalam membuka lapangan kerja serta menekan angka pengangguran.
Selain itu, ia menyoroti isu regulasi bagi pengemudi daring. Pemerintah daerah, kata dia, akan terus mendorong aspirasi tersebut ke pemerintah pusat agar lahir kebijakan yang lebih adil dan memberikan perlindungan.
“Kita ingin regulasi di tingkat pusat benar-benar melindungi pengemudi daring, sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan aplikator dan pengemudi,” katanya.
Amsakar juga mengapresiasi kondusivitas penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam pada tahun sebelumnya. Ia menilai, kesepakatan antara serikat pekerja dan pelaku usaha menjadi capaian penting dalam menjaga stabilitas hubungan industrial.
“Penetapan UMK tahun lalu berjalan kondusif. Kita berhasil menemukan titik temu yang dapat diterima semua pihak,” ungkapnya.
Sementara itu, Kapolda Kepri, Irjen Asep Safrudin, menekankan pentingnya komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan sosial dan ekonomi di Batam.
Ia menyampaikan, meskipun Batam tidak memiliki sumber daya alam melimpah, daerah ini mampu mencatat pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Namun, sejumlah tantangan tetap perlu diantisipasi, mulai dari stabilitas harga kebutuhan pokok hingga persoalan penyelundupan.
Kapolda juga menegaskan pentingnya sinergi antara serikat pekerja, komunitas, dan pemerintah guna mencegah potensi konflik sosial serta menjaga keberlanjutan pembangunan.
“Kunci menjaga stabilitas adalah komunikasi dan kolaborasi. Semua pihak harus duduk bersama untuk mencari solusi dan menjaga Batam tetap kondusif,” tegasnya.
Melalui kegiatan ini, seluruh elemen masyarakat diharapkan terus memperkuat kebersamaan, menjaga stabilitas sosial, serta berperan aktif dalam mendorong kemajuan Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. (Humas Diskominfo Batam / Yogi Septiyan)
