Ketua DPRD Batam Hadiri Penyerahan LHP Kinerja Penuntasan TBC dari BPK
BATAM – Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas efektivitas upaya penuntasan tuberkulosis (TBC) Pemerintah Kota Batam dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Kepri, Batam Centre, Selasa (3/2/2026).
Penyerahan LHP ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kepri, Emmy Mutiarini, Wali Kota Batam Amsakar Achmad, dan Ketua DPRD Kota Batam Haji Muhammad Kamaluddin. Acara tersebut turut dihadiri sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
Dalam sambutannya, Kamaluddin mengapresiasi BPK RI yang telah menuntaskan pemeriksaan terhadap kegiatan penanganan tuberkulosis yang dilaksanakan Pemerintah Kota Batam pada tahun anggaran 2024 hingga 2025. Beliau menilai, rekomendasi yang tertuang dalam LHP dapat menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola serta meningkatkan efektivitas penanganan TBC.
“Rekomendasi dari LHP ini tentu dapat dilaksanakan oleh Pemko Batam untuk memperbaiki laporan keuangan sekaligus memperkuat upaya penanganan penyakit TBC. Tentu, anggaran yang dikeluarkan harus sejalan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan. Kita sangat berharap sinergi semua pihak untuk menuju Batam bebas dari TBC,” tegas Kamaluddin.
Sementara itu, Wali Kota Batam Amsakar Achmad dalam sambutannya juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas pelaksanaan audit kinerja yang dinilai memberikan masukan strategis bagi perbaikan tata kelola penanganan TBC di Batam.
“Melalui pemeriksaan ini, kami memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tiga aspek yang perlu segera dibenahi, yakni penyusunan peta jalan atau rencana aksi, penguatan kelembagaan penanganan TBC, serta optimalisasi pemantauan pengobatan pasien di lapangan,” ujarnya.
Amsakar menegaskan bahwa upaya penuntasan TBC merupakan bagian dari prioritas nasional yang sejalan dengan kebijakan Presiden Republik Indonesia dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang kesehatan. Ia juga menyampaikan bahwa tindak lanjut atas rekomendasi BPK telah mulai dilakukan, salah satunya melalui penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwako) sebagai dasar hukum penguatan program penanggulangan TBC di Batam.
“Saya telah mendisposisikan agar aturan ini segera disusun. Selanjutnya, fokus utama adalah memastikan implementasinya berjalan efektif di lapangan,” tegasnya.
Amsakar optimistis, melalui kolaborasi antara Pemerintah Kota Batam, DPRD, serta pengawasan dari BPK, angka kasus TBC di Batam dapat ditekan secara signifikan demi mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif.
Di sisi lain, Kepala BPK RI Perwakilan Kepri, Emmy Mutiarini, menjelaskan bahwa Kota Batam dipilih sebagai sampel pemeriksaan kinerja tematik nasional karena memiliki karakteristik wilayah yang strategis sekaligus berisiko tinggi terhadap penyebaran TBC.
“Batam merupakan wilayah terpadat di Kepulauan Riau dan menjadi simpul transportasi domestik maupun internasional. Tingginya mobilitas penduduk menjadikan Batam rentan terhadap persebaran penyakit menular. Secara nasional, Indonesia juga masih berada di peringkat kedua jumlah kasus TBC tertinggi di dunia,” jelasnya.(*)
